KM Hari Kedua: Kebijakan Periodisasi Antara Inovasi dan Kekhawatiran Mutu

Polines, Dimensi (22/06) – Kongres Mahasiswa (KM) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Politeknik Negeri Semarang (Polines) 2025 hari kedua telah dilaksanakan pada Sabtu (21/06) di ruang Auditorium Polines. KM ini diawali dengan Sidang Pleno III terkait Laporan Pertanggungjawaban Rencana Strategis (Renstra) Jangka Menengah Peninjauan Kembali (PK) Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 2016. Dilanjut Sidang Pleno IV mengenai Pembahasan Renstra KBM Polines Jangka Menengah dan diakhiri Sidang Pleno V mengenai Pembahasan Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) KBM Polines. Salah satu poin yang dibahas dalam KM hari kedua mengenai pergantian periodisasi dari Juli–Juli menjadi Januari–Januari.

Dalam usulan tersebut, disampaikan gagasan mengenai pengurus muda yang akan menjabat sejak semester dua melalui masa kaderisasi yang dipadatkan menjadi 3–4 bulan dengan harapan dapat menciptakan regenerasi lebih cepat dan efisien. Namun, hal ini justru memunculkan perdebatan karena berdampak langsung terhadap regenerasi dan kinerja fungsionaris ormawa. Arsyad selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis juga merasa kurang setuju dengan adanya perubahan periodisasi ini. “Dengan sedikitnya waktu periodisasi, mungkin itu kurang untuk memaksimalkan calon fungsionaris yang akan melanjutkan di fungsio selanjutnya,” ujarnya. Hamam selaku peserta aktif memberikan arahan mengenai pentingnya penyusunan buku pedoman kaderisasi terlebih dahulu sebelum menetapkan sistem periodisasi yang baru. “Kami ingin membuat buku pedoman kaderisasi yang berisikan landasan, alur, ketentuan serta tujuan kaderisasi dan alasannya. Lebih baik benahi dan optimalkan kualitas Ormawa. Jika sudah memenuhi standar KBM Polines, baru bisa diubah,” tuturnya.

Sementara itu, Joko sebagai peserta pasif mendukung sistem periodisasi baru dengan alasan bahwa minat mahasiswa terhadap organisasi kampus masih tergolong rendah. “Faktanya kaderisasi di lapangan mengalami kesulitan, SDM untuk calon pengurus terus menurun hingga sertijab. Ini suatu inovasi besar mengingat minat mahasiswa terhadap organisasi di kampus masih rendah,” tutur Joko. Ia juga menyarankan agar kaderisasi ditetapkan terlebih dahulu. “Kita harus melakukan pengkajian, baru disampaikan di kongres tahun depan. Pengkajian berhasil atau tidak yang penting ditetapkan dulu kaderisasi nya dan BEM melakukan pemutusan,” pungkas Joko. Alden selaku peserta aktif turut mendukung dalam sistem periodisasi baru. “Ini sebagai pembaharuan agar calon fungsio bisa lebih siap karena banyak case terkait calon fungsio yang bosan sebelum dilantik,” ujarnya.

Sebaliknya, penolakan terhadap usulan ini disuarakan oleh sejumlah pihak, salah satunya perwakilan dari UKM Menwa (Resimen Mahasiswa) yang menyatakan bahwa kaderisasi singkat akan berdampak buruk ke dalam sistem mereka. “Jika kaderisasi dibuat lebih singkat, maka dapat menurunkan kualitas menwa, sehingga saya kurang setuju dengan waktu 3-4 bulan dan perlu ditinjau ulang,” tuturnya. Ketidaksetujuan lain juga datang dari Hamam yang meminta agar ada pihak yang menjamin mutu para fungsionaris. “Perubahan waktu kaderisasi dapat mempersingkat persiapan menjadi fungsionaris dan tidak mengurangi evaluasi di tahun sebelumnya. Saya minta agar ada pihak yang menjamin mutu calon fungsionaris Ormawa bisa meningkat,” ungkapnya. Ia juga mengungkapkan bahwa urgensi kaderisasi ini belum terlalu penting. “Urgensinya belum mendesak untuk disahkan dan kami ingin membenahi mutu kualitas SDM dulu, bukan mempercepat kaderisasi tanpa jaminan peningkatan kualitas tiap tahunnya,” tambahnya.

Keputusan akhir diambil dengan cara lobbying dan voting oleh peserta aktif karena tidak mencapai mufakat. Hasil voting didapatkan bahwa penetapan Renstra PK AD/ART akan ditinjau kembali di periode selanjutnya, dan periodisasi dikoordinatori dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan PK AD/ART dikoordinatori oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM).

(Fani, Gabriel)