Kongres Mahasiswa Hari Pertama, Pansus Dibubarkan

penandatanganan ketetapan KM KBM tentang pembubaran pilkahim serentak oleh pimpinan sidang. Dok. Arizal

Polines, DIMENSI (26/05) – Kongres Mahasiswa (KM) 2019 hari pertama telah digelar di Ruang Serba Guna (RSG), Politeknik Negeri Semarang (Polines) pada Sabtu (25/05). Peserta terdiri dari Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Ketua Organisasi Mahasiswa (Ormawa) periode 2017/2018 dan periode 2019/2020, serta melibatkan mahasiswa umum. KM sendiri diselenggarakan untuk mengambil keputusan strategis dalam lingkup Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Polines. Salah satu bahasan yang diusung yaitu mengenai kelanjutan Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Ketua Himpunan (Pilkahim) serentak.

Awal mula dibentuknya Pansus adalah untuk mengatur sistem kaderisasi pilkahim secara terstruktur dan serentak, mengefektifkan pengalokasian anggaran, dan lebih mengenal calon Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dari jurusan masing-masing maupun jurusan yang lain. Akan tetapi, pada kenyataannya pada tahun kepengurusan 2018/2019, Pansus Pilkahim serentak belum berjalan dengan semestinya dikarenakan belum ditemukan titik temu antar HMJ.

Penanggung jawab pansus meliputi Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma), Wakil Ketua BPM, dan Menteri Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) BEM. Ridwan Kurniadi Yudatama, Wakil Ketua BPM periode 2018/2019, menjelaskan terkait kendala pansus tersebut. “Kalau HMJ Teknik Sipil Serah Terima Jabatan (sertijab) paling awal, sedangkan Administrasi Bisnis (AB) paling akhir. Jadi belum menemukan titik terang,” jelas Yuda.

Pihak PSDM BEM mengaku bahwa tahun kemarin Pansus Pilkahim serentak belum berjalan karena belum menemukan urgensi dalam pelaksanaan Pilkahim serentak. Dalam sidang KM tahun ini, pihak pansus melakukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan menjelaskan kendala serta rekomendasi untuk Pansus Pilkahim serentak di masa selanjutnya.

Menurut Fitjri Audria selaku Menteri PSDM BEM periode 2018/2019, rencananya Pilkahim serentak dilaksanakan sesuai daerah otonomi, yakni tata niaga dan teknik. Hal tersebut sebagai solusi untuk mengatasi masalah pilkahim serentak di jurusan. Ketua HMJ diangkat dalam jangka waktu, serta alur kaderisasi yang sama. “Pembedanya adalah budaya dari masing-masing jurusan. Sedangkan kualitas, sistem, alur, dan hal-hal yang berhubungan dengan kaderisasi seharusnya itu sama,” tambah Fitjri.

Menilik pertimbangan ketua HMJ periode 2019/2020 dari masing-masing jurusan, banyak yang kurang setuju diadakannya Pilkahim serentak pada tahun ini. Salah satu Ketua HMJ mengungkapkan bahwa pembahasan KM mengenai Pansus Pilkahim serentak selama tiga tahun tidak ada perubahan. “Kalau memang pansus mau dibuat, seharusnya panitianya jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri, tetapi panitia yang benar-benar mengkaji dan tidak diambilkan dari Kahim. Karena pastinya Kahim akan memikirkan tentang jurusannya sendiri bukan masalah Pilkahim serentak saja,” ungkap Naufal Arif Luthfitriadi selaku Ketua HMJ Teknik Sipil periode 2019/2020.

Selain itu, Adam Herlangga selaku Wapresma terpilih periode 2019/2020 mengatakan bahwa fokus utama kabinet yang akan dijalankan yaitu mengenai pedoman kaderisasi dan personalia. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak setuju dengan adanya pansus. “Kita belum tahu juga soal imbasnya pansus ke HMJ nanti bagaimana. Jadi, pansus belum menjadi prioritas kabinet kami,” pungkasnya.

Melihat banyaknya pertimbangan dan kendala yang ada, forum memutuskan untuk membubarkan Pansus Pilkahim serentak. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Ketetapan Kongres Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Polines No. 002/TAP/KM/KBM-Polines/2019 tentang Pengesahan dan Pemilihan Ketua Himpunan serta Keluarga Besar Mahasiswa Polines oleh pimpinan sidang. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal 25 Mei 2019 pukul 17.06 WIB.

(Berliana)