Menelisik Pro dan Kontra Seminar Oleh HMI

Polines- DIMENSI (11/11) , Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Politeknik Negeri Semarang (Polines) bekerja sama dengan Jurusan Akuntansi Polines pada pada kamis (27/10) menyelenggarakan seminar kewirausahaan  di Ruang Serba Guna (RSG) Polines.  Namun, seminar yang diselenggarakan oleh organisasi eksternal kampus tersebut, lantas menjadi permasalahan di kalangan civitas akademika dikarenakan melanggar Surat Keputusan (SK) Senat Polines.

“Selama itu positif, silahkan dilakukan. Tapi peraturan di SK Senat sudah jelas. Itu temanya kewirausahaan, harusnya bekerja sama dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)  Kewirausahaan, sedangkan ada di Akuntansi. Seharusnya milih salah satu. Bekerja sama dengan HIMA atau UKM Kewirausahaan,” terang Muhammad Buyung Adi Saputro selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMA).

Buyung pun merasa dilangkahi atas kegiatan seminar yang diselenggarakan di jurusan akuntansi oleh pihak HMI. Hal tersebut lantaran pihak HMI tidak meminta izin terlebih dahulu kepada HIMA selaku organisasi di jurusan terkait mengenai kegiatan seminar tersebut. “Saya merasa dilangkahi. Dan itu termasuk pelanggaran. Saya mendukung sekali kalau itu positif. Tapi yang membuat saya tidak mendukung adalah itu melanggar,” lanjutnya.

Berdasarkan info dari Bagas Saputro selaku Presiden Mahasiswa (Presma) Polines periode 2015/2016, penyelenggaraan seminar oleh HMI tersebut  telah melanggar SK Senat Polines Nomor 207/pl4.5/sk/2015 tentang pembinaan kemahasiswaan Polines pasal 19 angka  4 sampai 6, SK Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 26/DIKTI/KEP/2002 tentang Pelarangan organisasi eksternal kampus dan partai politik dalam kehidupan kampus, serta hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang kemahasiswaan seluruh Indonesia huruf b angka 4 bahwa organisasi eksternal tidak disetujui masuk kampus.

Menurut Bagas, organisasi eksternal yang ingin  menyelenggarakan kegiatan di Polines harus bekerja sama dengan organisasi internal yang ada di polines. “Semua pihak berhak kerja sama dengan organisasi eksternal tapi harus mengikuti SK senat bahwa harus ada persetujuan Direktur,” tambahnya.

Alasan Bekerja Sama dengan HMI

Ketika meminta keterangan dari Jusmi Amid selaku Ketua Jurusan (Kajur) Akuntasi pada Jumat (28/10), tujuan seminar kewirausahaan yang bertema “Pengusaha Muda Pilar Perekonomian Nasional” adalah dalam rangka mengimplementasi mata kuliah yang ada di Jurusan Akuntansi. Ia menjelaskan bahwa acara  seminar kewirausahaan tersebut dibiayai oleh Komisi Ekonomi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semarang.

“Karena itu di biayai Komisi Ekonomi D DPRD, tidak ada larangan apa-apa untuk bekerja sama dengan pihak luar, asal itu tidak negatif. Apalagi itu untuk peningkatan akademik mahasiswa, Polines malah mendukung sepenuhnya,” pungkasnya.

Sementara itu, saat ditanya mengenai alasan menyelenggarakan seminar tersebut, Effendi Aryo selaku Ketua HMI komisariat Polines mengatakan bahwa pihaknya digandeng oleh jurusan dan dimintai tolong oleh Kajur Akuntansi.

“Saya amanahkan ke Effendi atas dasar percaya . Dia kan ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dulu. Kalau menunggu organisasi internal yang mengadakan, birokrasinya lama,” ucap Jusmi saat ditanya alasan memilih HMI sebagai penyelenggara seminar.

Menanggapi hal tersebut, mahasiswa jurusan Akuntansi yang enggan disebutkan namanya berpendapat, “Fungsinya HMJ buat apa, kalau jurusan sukanya sama orang ini, orang ini yang diamanahi. Kalau dari HMJ pasti akan melakukan apa yang menjadi perintah jurusan.”

Sementara itu, Bagas pun menegaskan bahwa peraturan SK Senat harus dipatuhi, “Jangan serta merta karena kemauan dan keegoisan satu pihak, itu dilanggar. Seakan-akan menantang aturan tersebut,”pungkasnya

Tidak Lanjut BEM dan BPM

Dwi Arifin selaku Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Polines periode 2015/2016 merasa janggal terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak HMI. “ Yang cukup mencengankan, mereka mengundang organisasi-organisasi eksternal lainnya. Tapi BPM sendiri tidak diundang,” terangnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Dwi Arifin menjelaskan bahwa pihaknya dengan Presma telah melakukan komunikasi kepada Poniman selaku Wakil Direktur (WD) III mengenai hal tersebut.

“Kita ke WD III. Kemahasiswaan pun tidak bisa menindak apa-apa karena itu ranahnya jurusan. Kita pun demikian. Kalau itu mengatasnamakan organisasi mahasiswa (ormawa) itu kewenangan kita dan pasti akan kita tindak. Tetapi itu bukan ormawa internal, melainkan jurusan. Itu hak mutlaknya jurusan. Dan itu bukan kewenangan kita,” jelasnya.

Mengutip pernyataan Poniman yang disampaikan oleh Dwi Arifin, ia berkata , “Setiap jurusan berhak menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk  meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi akademik.”

Untuk selanjutnya, BPM sendiri akan berusaha mensosialisasikan ke ormawa. “Saya berharap ormawa peka terhadap masalah yang ada disekitarnya. Jangan hanya terlalu fokus dengan proker. Jangan anggap ini sepele. Jika ini terus dibiarkan ormawa di Polines akan terancam,” tegasnya.

Tanggapan Mahasiswa

Seminar yang diselenggarakan oleh pihak HMI pun menuai kritikan beberapa mahasiswa. Muhammad Rizky Fauzi selaku mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis berpendapat, “Polines kan sudah menegaskan kalau eksternal tidak boleh masuk. Kenapa jurusan harus bekerja sama dengan organisasi eksternal.  Niatannya baik, tapi harus melihat aturan dikampus itu sendiri. Jangan sampai menyimpang aturan yang ada di Polines.”

Rizky juga menyayangkan tentang  prosedur peminjaman tempat dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  mengenai tempat seminar tersebut, “Kenapa kok diizinkan kalau tau. Harusnya sebagai lembaga eksekutif yang menaungi peminjaman tempat untuk ormawa. Acara-acara seperti ini jangan sampai terlewatkan. Katanya mereka menolak eksternal masuk, tapi keadaan dilapangan menunjukkan sebaliknya. Seolah-olah mereka mendukung eksternal masuk,” tambahnya.

Menanggapi pernyataan Rizky, Bagas pun berkata, “Saya malah tidak sadar mengenai surat peminjaman tempat itu. Saya merasa tidak tanda tangan. Kalau semisal saya tanda tangan itu pun kop jurusan.”

Sementara itu, salah seorang mahasiswa jurusan Akuntansi yang enggan disebutkan namanya tadi mengkhawatirkan bahwa lewat kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi eksternal tersebut, akan menjadi percikan dan akan menjadi daya tarik organisasi eksternal lainnya.

Ia berharap bahwa BEM dan BPM disini bertindak dengan tegas mengenai hal tersebut. “BEM BPM tidak bisa jadi penonton, seharusnya bisa tahu permasalahan ini. Kalau tidak ada i’tikat untuk menyelesaikan, kalau dibiarin seperti ini, pasti bakal ada kegiatan semacam ini lagi. Bahkan lama kelamaan mereka akan berani mengadakan open recruitmen (oprec) terbuka, pasang pamflet dan lain-lain,” terangnya.

Diliput dan ditulis oleh : Richa Meiliyana