Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the popup-builder domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/lpmdimensi/public_html/wp-includes/functions.php on line 6260

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the insert-headers-and-footers domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/lpmdimensi/public_html/wp-includes/functions.php on line 6260

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wp-optimize domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/lpmdimensi/public_html/wp-includes/functions.php on line 6260

Notice: Fungsi _load_textdomain_just_in_time ditulis secara tidak benar. Pemuatan terjemahan untuk domain hueman dipicu terlalu dini. Ini biasanya merupakan indikator bahwa ada beberapa kode di plugin atau tema yang dieksekusi terlalu dini. Terjemahan harus dimuat pada tindakan init atau setelahnya. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 6.7.0.) in /home/lpmdimensi/public_html/wp-includes/functions.php on line 6260
Batalkan Diskusi LGBT, PPMI Tuntut UNDIP Minta Maaf – LPM Dimensi

Batalkan Diskusi LGBT, PPMI Tuntut UNDIP Minta Maaf

Polines, DIMENSI (18/11) – Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota (DK) Semarang menuntut Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro (UNDIP) meminta maaf kepada mahasiswa secara resmi terkait dengan pembatalan diskusi bertema Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang diadakan Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan FH UNDIP pada Kamis (12/11). Tuntutan disampaikan melalui media daring resmi PPMI, persma.org pada Senin (16/11).

Ahmad Fahmi Ashshidiq, Sekretaris Jenderal PPMI DK Semarang mengatakan alasan pihak kampus bahwa LGBT isu sensitif dan akan mengganggu alih kampus UNDIP menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH) jelas mengada – ada. Ia menjelaskan seharusnya Rektor dan jajarannya bisa lebih terbuka dengan isu – isu sosial apalagi diskusi tersebut berwujud diskusi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang diungkapkan oleh Febri Tuanto selaku Pemimpin Umum LPM Gema Keadilan FH UNDIP menyatakan, “Tujuan diskusi bukan untuk setuju atau tidak setuju terhadap LGBT, tetapi untuk membahas LGBT dalam sudut pandang yang lebih luas”.

Seperti dilansir dalam tempo.co, ketika ditanyai terkait pembatalan diskusi LGBT, Rektor Undip, Yos Johan Utama mengungkapkan pembatalan tersebut dikarenakan panitia tidak mengantongi izin dari dekan padahal diskusi turut mengundang pihak luar. Menurutnya dalam LGBT terdapat pertentangan agama. “Padahal Undip menjunjung tinggi akhlakul karimah,” ungkapnya. Yos juga menegaskan bahwa Undip tetap menjunjung tinggi kebebasan akademik, namun tetap bertanggungjawab.

Sedangkan dekan FH Undip, Benny Riyanto mengungkapkan bahwa kesalahan ada pada mahasiswa. “Mereka mau melakukan diskusi tapi tidak sesuai SOP (Standard Operating Procedure),” ujar Benny. Jika mahasiswa ingin mengadakan diskusi, mereka harus mengajukan izin terlebih dahulu. “Kan kami ingin good governance,” tuntutnya.

PPMI Dk Semarang akan segera melayangkan surat tuntutan resmi kepada Dekan FH Undip terkait masalah pembatalan diskusi LGBT ini. [Alif]

Advertisements

Mungkin Anda juga menyukai

1 Respon

  1. RHS berkata:

    Kebebasan berekspresi tidak boleh dibatasi, apalagi oleh kampus yg seharusnya menciptakan iklim demokrasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *