Gelar Aksi PANTURA Mahasiswa Suarakan Lima Tuntutan kepada Pemerintah

Orasi mahasiswa di depan gedung DPRD Jawa Tengah (Dok. Eka)

Semarang, Dimensi (15/06) – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Raya (BEM SeRa) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar Aksi Panca Tuntutan Rakyat (PANTURA) di depan Kantor DPRD dan Gubernur Jawa Tengah pada Senin (15/06) pukul 16.00 WIB. Aksi tersebut dilatarbelakangi keresahan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Jalannya aksi tersebut meliputi long march dari kawasan Tugu Muda Semarang menuju Kantor DPRD dan Gubernur Jawa Tengah, dilanjutkan dengan rangkaian orasi, pembentangan spanduk, serta aksi teatrikal pembakaran ban bekas.

Massa menyuarakan lima tuntutan utama, yakni menurunkan harga BBM dan menstabilkan nilai tukar rupiah, mengembalikan fungsi utama TNI-POLRI, evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mengembalikan kepemilikan tanah kepada rakyat, serta menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di ranah pemerintahan. Selain itu, massa juga menuntut realisasi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%, peninjauan ulang kebijakan ekspor satu pintu, realisasi hukum adat,  serta realisasi janji kampanye terkait 19 juta lapangan pekerjaan.

Koordinator Aliansi BEM Semarang Raya, Kevin Kurnia Priambodo menegaskan aksi ini merupakan sebuah bentuk ultimatum kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kami turun dengan massa yang sangat banyak, dengan tujuan ini adalah sebuah bentuk ultimatum kami terhadap pemerintah,” ujarnya. Ia juga menyoroti keterlibatan aparat TNI-Polri di luar tugas pokoknya yang dapat mengancam supremasi sipil. “Pengesahan RUU Polri yang memungkinkan anggota kepolisian merangkap jabatan sipil, serta keterlibatan TNI di luar fungsi pertahanan dapat mengancam supremasi sipil di Indonesia,” jelasnya. 

Orator sekaligus mahasiswa Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), Andika, menyoroti program MBG yang dinilai masih bermasalah. Ia menyebut persoalan terkait kepemimpinan lembaga tersebut. “Kemarin, kepala MBG baru diaudit dan kemudian digantikan oleh wakilnya. Padahal, seharusnya seluruh pimpinan lembaga MBG ini diadili,” ujarnya. 

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua BEM FIK Unnes, Deksa Ariandra, menekankan adanya evaluasi struktural guna memastikan penempatan pemimpin yang sesuai dengan kompetensinya. “Kita menuntut pimpinan-pimpinan yang sesuai kompetensinya, evaluasi harus dilakukan di seluruh tingkatan,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa transparansi dalam proses rekrutmen perlu diperkuat guna mencegah praktik KKN. “Rekrutmen yang terbuka seperti Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebetulnya sudah menjadi solusi yang cukup baik dan dapat dioptimalkan. Terlebih lagi untuk segala lembaga bisa diterapkan juga, karena rekrutmen itu transparan dan kualifikasi yang ada sudah ditetapkan sesuai dengan kompetensi,” tambahnya. 

Hingga aksi berakhir, belum terlihat adanya perwakilan pemerintah yang menemui massa untuk berdialog. Massa meninggalkan lokasi secara bertahap setelah rangkaian orasi selesai.

(Almira, Wilda)