Lapar atau Bodoh: Simposium Pendidikan Jawa Tengah Gugat Prioritas Anggaran Pemerintah

Doc. Sospol BEM Polines

Polines, Dimensi (06/03) — Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) melalui BEM Politeknik Negeri Semarang (BEM Polines) sebagai tuan rumah telah sukses menggelar Simposium Pendidikan Jawa Tengah dengan tema “Lapar atau Bodoh Menentukan Pendidikan di Indonesia untuk Masa Depan” yang dilaksanakan di Gedung Kuliah Terpadu (GKT) Lantai 2 pada Sabtu (28/02) lalu. Kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk mengkritisi arah kebijakan pendidikan nasional, terutama terkait efisiensi anggaran pendidikan di tengah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini berlangsung melalui diskusi interaktif dua arah antara Peserta Diskusi Panel (panelis) yang terdiri dari akademisi internal dengan perwakilan mahasiswa se-Jawa Tengah dan pengurus pusat BEM SI terkait isu ekonomi dan ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaannya, forum ini dihadiri oleh sekitar 105 peserta yang mencakup mahasiswa dari Polines, mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Tengah, hingga Koordinator Pusat BEM SI. Revanza Dhimas Sarudita, selaku Project Officer, menjelaskan bahwa seluruh argumentasi yang ada dalam forum akan dirangkum secara sistematis menjadi dokumen resmi untuk diserahkan ke BEM SI Pusat. “Melalui forum ini, seluruh aspirasi mengenai sistem pendidikan yang ada di Jawa Tengah akan ditarik sebuah kesimpulan untuk dibawakan kepada simposium pendidikan di skala nasional,” jelasnya.

Kevin Kurnia Priambodo, selaku Koordinator Isu Ekonomi dan Ketenagakerjaan BEM Polines, turut menjelaskan korelasi tema dengan isu yang dibawakan. Menurutnya, arah gerak pendidikan nasional memiliki korelasi linear dengan sektor ketenagakerjaan di masa depan. “Ketika berbicara pendidikan, arah gerak dan ujungnya pasti akan berkorelasi dengan ketenagakerjaan,” ujarnya. Sejalan dengan hal tersebut, Revanza juga menyoroti bagaimana kebijakan ekonomi saat ini, seperti program MBG, yang justru berdampak pada efisiensi anggaran pendidikan. Revanza menyayangkan adanya pergeseran alokasi dana yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan, justru dialihkan untuk program lain. “Saat ini banyak sekali orang di dunia pendidikan tidak diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan, program kerja dari Presiden Prabowo seperti MBG yang berkorelasi dengan ekonomi dan ketenagakerjaan justru dalam anggarannya sendiri mengambil dari anggaran pendidikan,” terangnya.

Sebagai peserta forum, Gufron Al Syafi’i, menilai simposium ini telah menjadi wadah krusial untuk menyuarakan keresahan atas regulasi pendidikan yang jauh dari ekspektasinya. Ia mengkritisi prioritas anggaran pemerintah yang lebih condong ke sektor pertahanan dan politik dibanding masa depan intelektual bangsa. “Dunia pendidikan sekarang kehilangan integritasnya. Anggaran yang semestinya untuk pendidikan malah dialokasikan menjadi anggaran yang tidak terkontrol,” tegas Gufron.

Melalui simposium ini, Kevin berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata yang solutif bagi dunia pendidikan. “Harapannya pemerintah langsung memberikan tindakan yang solutif terkait isu pendidikan dengan jangka pendek, menengah, maupun panjang,” tegasnya. Di sisi lain, Revanza juga berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam mengevaluasi distribusi anggaran agar sektor pendidikan tidak terus dikorbankan. “Harapannya pemerintah dapat lebih mengkaji lagi bagaimana penggelontoran dana yang nantinya akan dialokasikan ke beberapa sektor,” ucapnya.

(Robiatu)