Sosialisasi Dana DIPA Delegasi Dirasa Kurang

Polines, DIMENSI (23/10) – Informasi mengenai dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Politeknik Negeri Semarang (Polines), dirasa kurang adanya sosialisasi dikalangan mahasiswa. Pasalnya beberapa UKM ada yang belum mengetahui mengenai dana DIPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan mahasiswa.

Sebagaimana dikatakan Alfonsus Ryo, Ketua UKM Rohani Kristen (Rohkris) yang baru mengetahui dana DIPA untuk Ormawa dan UKM ini melalui UKM Polytechnic English Conversation Club (PECC). Hal senada juga diungkapkan oleh Irfan Ardian selaku Ketua UKM Pengembangan Pengetahuan (PP), “Saya tahu tentang dana DIPA dari UKM PECC, soalnya saya dengar mereka sudah pernah memakai dana DIPA,” ujar Irfan.

Dana DIPA merupakan dana yang berisi dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, mengamanahkan bahwa untuk mengembangkan bakat, minat, potensi, kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan, mahasiswa didorong untuk melakukan berbagai kegiatan melalui wadah organisasi kemahasiswaan. Oleh karena itu, melalui Kementrian Keuangan, dana DIPA salah satunya dialokasikan guna memprogramkan bantuan dana untuk berbagai kegiatan kemahasiwaan sebagai penunjang pendanaan yang telah ada di masing-masing perguruan tinggi.

Di Polines, menurut keterangan Suharno selaku Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dana pemerintah untuk perguruan tinggi salah satunya digunakan untuk mendanai delegasi mahasiswa melalui Ormawa. Dana untuk delegasi merupakan dana yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti lomba maupun kegiatan ekstra kampus, dimana kegiatan tersebut akan membawa nama Polines ke nasional. “Pendanaannya seperti untuk seminar, lomba atau kegiatan yang sifatnya delegasi tetapi dengan persyaratan tertentu dan kegiatannya harus nasional,” ujar Suharno.

Adhy Purnomo selaku Wakil Direktur III Bidang Akademik, mengatakan bahwa dana pendelegasian mahasiswa kurang lebih berjumlah 140 juta per tahun. Jumlah tersebut umumnya habis digunakan untuk mendanai kompetisi-kompetisi, seperti kompetisi yang diikuti oleh masing-masing jurusan, dimana kompetisi tersebut menjadi agenda rutin setiap tahun.

Jumlah dana delegasi untuk mahasiswa jika dibagi rata setiap masing-masing UKM akan mendapat kurang lebih sejumlah 6 juta, tetapi jumlah tersebut tidak menjadi patokan untuk masing-masing UKM.  Adhy Purnomo menambahkan bahwa kompetisi yang diikuti juga tidak serta merta semua disetujui untuk didanai. “Jadi untuk mahasiswa yang mengajukan dana delegasi harus memenuhi persyaratan tertentu, dimana kompetisi yang diikuti harus memiliki kemungkinan menang dalam kompetisi, paling tidak sudah menjadi 10 besar,” ujar Adhy.

Lain halnya dengan Fikri Ilham Adani, Ketua UKM Korps Sukarela (KSR), yang mengaku telah mengetahui dana DIPA dari pengurus sebelumnya. “Mengenai dana DIPA ini setahu saya digunakan untuk lomba. Saya tahu dari demisioner yaitu pengurus sebelumnya, jadi tahu informasi ini tidak dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ataupun Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), sejauh ini BPM belum memberi info mengenai dana DIPA,” ujarnya.

Menanggapi mengenai kurangnya sosialisasi dana delegasi bagi Ormawa, BPM selaku pihak penghubung antara mahasiswa dengan institusi menyampaikan ada rencana koordinasi mengenai dana DIPA untuk delegasi kegiatan mahasiswa dengan pihak institusi. Rencana tersebut sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Galih Putra selaku Ketua BPM, “InsyaAllah bulan November atau Desember, BPM akan berkoordinasi ke pihak institusi mengenai dana DIPA delegasi. Bagaimana prosedurnya dan peraturannya akan ditanyakan pada pihak instutusi. Jika sudah tahu mengenai kejelasannya, BPM akan mensosialisasikan kepada Ormawa,” ujar Galih.

(Saputri)