Tanggapi Polemik Perbudakan ABK, Forum Pers Mahasiswa Lintas Semarang Adakan Nonton Bareng dan Diskusi Film “Before You Eat”

Semarang, Dimensi (27/06) – Bekerja sama dengan Greenpeace Indonesia dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Forum Pers Mahasiswa Lintas Semarang menyelenggarakan pemutaran dan diskusi film “Before You Eat” pada Sabtu (25/06) lalu. Acara yang diselenggarakan pada pukul 18.30 – 23.00 tersebut bertempat di Tunjang Kopi, Kedungmundu, Semarang, dengan membahas terkait pratik perbudakan anak buah kapal (ABK) Indonesia di laut. Di samping itu, acara ini juga turut dihadiri oleh Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lintas Semarang, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang dan Salatiga, serta masyarakat umum.

Afdillah Chudiel selaku Ocean Campaigner Greenpeace Southeast Asia, mengungkapkan bahwa eksploitasi ABK Indonesia tidak hanya berupa penahanan upah, melainkan juga terdapat eksploitasi yang termasuk ke dalam 11 indikator perbudakan International Labour Organization (ILO) tahun 1930. “Eksploitasi tidak hanya penahanan upah, tetapi juga dapat dianalisis menggunakan 11 indikator perbudakan ILO tahun 1930,” ungkapnya. Lebih lanjut, ia memaparkan indikator-indikator tersebut, yaitu berupa pemanfaatan kerentanan secara negatif, penipuan, pembatasan gerak, isolasi, kekerasan fisik dan seksual, intimidasi dan ancaman, penahanan upah dan dokumen, jeratan hutang, kondisi kerja dan hidup yang menyiksa, serta lembur tanpa batas. Afdillah juga menegaskan bahwa hal tersebut perlu ditindak secara tegas. “Eksploitasi-eksploitasi semacam itu termasuk perbudakan dan harus ditindak,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Afdillah, aduan ABK dari Provinsi Jawa Tengah kepada SBMI terkait dengan perbudakan tersebut menempati posisi tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 308 aduan sepanjang tahun 2013 – 2021. Hal itu terjadi karena minimnya pengawasan dari pemerintah sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan perekrut ABK ilegal masih berjalan, serta kasus-kasus perbudakan ABK terus terjadi hingga saat ini. Kendati terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, pihaknya mengaku sedang mengkaji terkait isi dan keefektifan peraturan tersebut. “Sedang kami kaji mengenai isi dan keefektifannya dalam membantu melindungi ABK,” ujar Afdillah.

Terkait dengan latar belakang diselenggarakannya acara tersebut, Dedy Irawan, selaku ketua pelaksana, mengatakan agar mahasiswa dan masyarakat umum mengetahui bahwa eksploitasi ABK Indonesia nyata terjadi. “Tujuannya untuk memberikan informasi kepada mahasiswa dan masyarakat umum bahwa kejahatan seperti ini benar adanya,” kata Dedy. Ia juga menambahkan bahwa mahasiswa mempunyai peran penting untuk membantu menyuarakan isu-isu terkait perbudakan modern tersebut. “Peran mahasiswa sangat dibutuhkan untuk mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar mengambil sikap supaya warganya tidak menjadi korban perbudakan,” jelasnya.

Salah satu peserta, Winda Marliana, mahasiswa Universitas Diponegoro menangggapi bahwa penayangan film tersebut sangat bermanfaat karena memberi pengetahuan tentang kasus perbudakan di laut. Ia juga berharap film ini dapat menggerakkan mahasiswa untuk ikut andil menyuarakan kondisi perbudakan di laut yang terjadi saat ini. “Harapannya, sebagai mahasiswa dapat mendorong pemerintah untuk mengusut tuntas permasalahan perbudakan modern di laut yang merugikan masyarakat,” pungkas Winda.

(Ela Elfita, Annisa Nur)