Sapi Menjadi Solusi, Kompensasi, atau Komplikasi?

Semarang, DIMENSI (1/12) – Terdapat banyak sapi yang berkeliaran mencari makan dari sampah pasar di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Jatibarang, Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fenomena ini mulai terjadi sejak dibangunnya TPA. Awalnya, sapi-sapi tersebut merupakan hasil kompensasi yang diberikan pemerintah kepada warga setempat atas dibangunnya TPA dan menjadi solusi sebagai mata pencaharian utama warga. Namun, saat ini pemerintah melarang warga setempat untuk membiarkan sapi mereka memakan sampah di TPA. Kenyataannya, kebijakan pemerintah ini hanya dianggap sebagai angin lalu.

TPA Jatibarang memiliki lahan seluas 46 hektar yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang. Pembangunan TPA menimbulkan polemik bagi warga setempat karena hilangnya lahan perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian warga. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kompensasi berupa sapi untuk menebus kerugian yang dialami warga. Namun, warga tetap mengeluhkan bau busuk yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah terlebih saat musim penghujan.

Prapto selaku pengawas lapangan DLH Kota Semarang menerangkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah melarang, tapi warga tidak mengindahkan. “Karena tuntutan warga, kami tetap membiarkan sapi makan sampah pasar di sini.” jelasnya. Kurang lebih 2200 ekor sapi yang dibiarkan berkeliaran mencari makan di TPA. Makanan yang mereka cari adalah sampah sayuran busuk dari pasar.

Warga merasa kesal dengan larangan sapi memakan sampah pasar dari TPA. Menurut Maryono, pemilik 20 ekor sapi, sumber makanan sapi hanya dari sampah pasar di TPA. “Saya kalau tidak memelihara sapi, mau makan apa?” ungkapnya. Sejauh ini sapi-sapi tersebut juga telah membantu meningkatkan perekonomian warga. “Dulu anak-anak di sini hanya bisa sekolah sampai sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas tapi, karena adanya sapi ini warga setempat bisa menyekolahkan anaknya hingga sarjana,” imbuhnya. Warga berharap pemerintah dapat memikirkan dengan matang dampak atas kebijakan yang ditetapkan sehingga warga tidak dirugikan atas kebijakan tersebut.

Latifa, Silvia, Zahra (Kru Magang)