Tindaklanjuti Keluhan Mahasiswa, Kemendagri BEM Adakan Riset Pembayaran Helper

Polines, Dimensi (26/11) – Adanya pengenaan pembayaran helper atas peminjaman tempat di lingkungan Politeknik Negeri Semarang (Polines) oleh Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa), menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Hal ini turut disampaikan dalam forum tampung aspirasi pada Minggu (7/11) lalu. Untuk mengusut hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Polines mengadakan riset melalui Google Form selama tiga minggu pada  (21/11-10/12). Hal tersebut sesuai dengan informasi yang dipublikasikan di laman Instagram @bem_polines pada Minggu (21/11) lalu.

Candrasa Wira, Menteri Dalam Negeri BEM KBM Polines, menjelaskan bahwa riset ini dilatarbelakangi oleh keresahan para mahasiswa yang dikenai nominal pembayaran helper saat melakukan peminjaman tempat di lingkungan kampus. “Ada keluhan dari teman-teman Ormawa saat dimintai fee oleh helper dengan jumlah yang bisa dibilang memberatkan,” terangnya. Permasalahan ini pernah disampaikan oleh salah seorang mahasiswa dalam forum tampung aspirasi pada Minggu (7/11) lalu. Namun, sebelum adanya aduan tersebut, Candra mengaku bahwa kementeriannya memang sudah memiliki rencana untuk mengadakan riset. Hal tersebut mengingat permasalahan ini menjadi keluhan yang masih belum menemukan penyelesaian setelah bertahun-tahun. 

Lebih lanjut Candra mengatakan bahwa hasil riset ini akan menjadi data pendukung untuk menyampaikan aspirasi pada pihak institusi. “Rencananya hasil dari riset ini akan kami sampaikan saat penyampaian aspirasi hasil kunjungan rutin,” jelasnya. Maka dari itu, ia menghimbau agar seluruh mahasiswa umum atau ormawa yang pernah dikenai fee helper dan merasa keberatan dapat segera mengisi riset yang telah disediakan. Jika tidak ada bukti pembayaran helper secara fisik, mahasiswa dapat menceritakan secara kronologis proses pembayaran tersebut di Google Form.

Sejalan dengan Candra, Alya Rofif, Ketua Polytechnic English Conversation Club (PECC), juga mengatakan bahwa permasalahan pembayaran helper menjadi isu yang belum pernah terselesaikan hingga saat ini. “Ini kesempatan yang baik untuk menyelesaikan isu yang sepertinya belum pernah terselesaikan sebelumnya,” tuturnya.  Menurutnya, sebenarnya tidak masalah jika ada pembayaran untuk helper, asalkan dari pihak helper tidak mematok harga. “Kita memberi atas dasar kemanusiaan saja tidak perlu ada patokan harga, harus ada kejelasan dari institusi mengenai hal ini,” jelasnya. 

Mendukung langkah yang dilakukan kementeriannya, Fredy Catur selaku Presiden Mahasiswa BEM KBM Polines, berharap agar setiap ormawa dapat membantu pengisian riset ini, sehingga permasalahan dapat segera menemui jalan keluar. “Semoga permasalahan ini bisa segera terselesaikan dan mendapat respons positif dari pihak institusi dengan adanya data-data yang telah dikumpulkan,” pungkasnya. 

(Mahesti)