TAK ADA KARTU IDENTITAS, TAK ADA HAK PILIH

Polines, DIMENSI (6/4)- Mahasiswa yang mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa membawa identitas diri tidak dapat melakukan pengambilan suara. Aturan dalam memilih seperti ketentuan harus datang sekelas maupun individu juga menjadi salah satu hal yang menjadi polemik dalam Pemira, karena Panitia Pemilihan Raya (Pemira) tahun ini membuat aturan untuk setiap mahasiswa yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus membawa identitas diri masing-masing. Namun identitas yang dimaksudkan menimbulkan perbedaan persepsi dari setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS) sehingga para pemilih tidak diizinkan mengikuti pemilihan.

Salah satu mahasiswa yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan ada sekitar tujuh sampai delapan kelas di jurusan Teknik Elektro diharuskan untuk memilih satu kelas secara bersama-sama, padahal di Jurusan Teknik Mesin mahasiswa diperbolehkan untuk memilih secara perorangan di TPS. Anjas Ismail Damara selaku ketua Komisi Pemilihan Raya (KPR) menjawab bahwa terdapat kesalahpahaman antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan Panitia Pelaksana Pemira (P3), dikarenakan PPS baru dibentuk dan belum paham sehingga sempat terjadi  kesalahpahaman tetapi sudah diselesaikan.

Kurangnya koordinasi antara panitia ditengarai menjadi penyebab perbedaan pandangan identitas mahasiswa sebagai syarat memilih, seperti pemilih harus membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau pemilih harus membawa  KTM tanpa ada kecacatan pada foto mahasiswa.

Beberapa mahasiswa merasa kecewa tentang sosialisasi yang dilakukan oleh panitia. Puspila Desa Natalia salah satu mahasiswa dari kelas TK-2B tidak membawa kartu identitas apapun.  Sehingga Puspila tidak bisa mempersiapkan diri untuk membawa kartu identitas pada saat dilaksanakanya pemira. “Jika sosialisasinya sampai, mungkin saya bisa mempersiapkan jauh-jauh hari biar nggak sampai ketinggalan,” tutur Puspila. Puspila merasa kecewa karena meskipun namanya tercantum dalam absensi namun tetap tidak bisa mengikuti pemilihan. Sebenarnya jika dalam absensi kelas ada namanya itu sudah menunjukkan bahwa Puspila benar-benar warga Polines.

Namun hal yang berbeda diungkapkan oleh Tegar Priambudi, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro yang masih bisa memilih tanpa menggunakan KTM, “di TPS tempat saya memilih, alhamdulillah bisa memilih dengan menunjukkan kartu perpustakaan pusat maupun Jurusan bahkan bisa menggunakan KTP atau Surat Izin Mengemudi (SIM).”

Penyebab mahasiswa tidak memilih juga datang karena alasan foto KTM yang cacat, salah satu mahasiswa di Jurusan Mesin menyampaikan bahwa dia terkendala memilih karena foto KTM-nya yang tidak jelas, Panitia Pemungutan Suara (PPS) secara langsung tidak menerima KTM -nya dan menyebabkan mahasiswa tersebut tidak jadi memilih.

Mengenai perihal foto yang harus jelas Anjas Ismail Damara ketua KPR menjelaskan bahwa foto yang harus jelas merupakan alat untuk menghindari adanya pemilihan ganda, karena bisa saja satu orang memilih dua kali jika kita tidak melihat foto dari identitas yang dia serahkan, yang dalam hal ini foto adalah sesuatu yang meyakinkan.

Fahreza Ramadhan, mahasiswa kelas AK-2E juga menuturkan mengenai kurangnya sosialisasi dari panitia pemira, karena pasalnya Pemira pada tahun ini tidak ada pemberitahuan baik secara langsung maupun tertulis oleh panitia yang padahal pada tahun sebelumnya terdapat pengumuman yang disematkan dalam absensi .

Mengenai aturan yang menyatakan datang ke TPS bersama satu kelas atau individu juga tidak dijelaskan oleh panitia. Panitia datang ke kelas hanya memberitahukan salah satu mahasiswa, bukan suatu himbauan yang sifatnya resmi di depan mahasiswa satu kelas, sehingga beberapa mahasiswa pun mengabaikan hal tersebut. “Saat saya selesai materi dari dosen, ada panitia yang berseliweran di depan kelas jadi saya keluar menanyakan kapan jadwal kelas saya. Dari panitia menjawab kalau jam setengah dua  bisa datang ke TPS,” jelas Nofa Satriya, mahasiswa kelas KS-2B. Nofa juga mengatakan bahwa yang dihimbau hanya mahasiswa yang kebetulan keluar dari pintu dan bertemu panitia.

Anjas mengakui sendiri adanya kekurangan koordinasi antara KPR, P3 dan PPS, Anjas juga meminta maaf atas kurangnya koordinasi yang berdampak pada berkurangnya mahasiswa yang memilih dari seluruh jumlah daftar pemilih tetap, ini diakibatkan karena ketidakjelasan ketentuan kartu identitas  yang menjadi syarat memilih. (Teguh&Nadia)