Permasalahan Aktual Pemira Polines 2017

Polines, DIMENSI (5/04) – Pemilihan Raya (Pemira) yang dilaksanakan tiap setahun sekali di Politeknik Negeri Semarang, bertujuan untuk memilih Presiden Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa hingga para anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM). Untuk Pemira pada tahun 2017 sempat dihadapkan dengan berbagai masalah pelanggaran pelanggaran , adanya isu tentang kisruh kampanye, peraturan yang kurang jelas, hingga Kontroversi pemasangan spanduk di gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) yang dinilai masih mengganggu meskipun sudah mendapatkan izin langsung dari pihak Komisi Pemilihan Raya (KPR).

Kontroversi Spanduk kampanye di PKM

Berkenaan dengan sempat diperdebatkannya masalah pemasangan spanduk kampanye Pasangan Calon (Paslon) nomor urut dua di area gedung PKM, meskipun telah memperoleh legalitas dari KPR tetapi masih ada salah satu ormawa yang menyampaikan opsi keberatannya yaitu tetap memperbolehkan pemasangan namun posisi spanduk harus digeser tetapi, menurut keterangan Badan Pengawas Pemilihan Raya (BPPR),  hingga hari H batas kampanye (01/04) spanduk tidak digeser.

Menanggapi hal tersebut paslon nomor urut dua, Totok Indrianto mengajukan klarifikasi atas isu tersebut. “Betul ada salah seorang yang mengajukan keberatan akan pemasangan spanduk itu kepada kami dengan mengatasnamakan ormawa tertentu, namun kami tidak lantas memindahkannya selepas ada laporan seperti itu, kami kroscek, dan kami bicarakan baik- baik. Akhirnya spanduk kami tetap pada posisi awal, yakni di tengah pkm” terang Totok. .

Eko Mulyono, selaku wakil ketua KPR 2016 ikut angkat suara dengan menuturkan bahwa kampanye bebas dilakukan kecuali di area netral atau bukan tempat steril seperti perpustakaan, masjid, direktorat dan mading akademik.

Kisruh Kampanye

Kamis (16/03) lalu,  sempat terjadi kericuhan pada saat pelaksanaan kampanye di jurusan mesin yang kemudian menimbulkan sedikit perdebatan dari mahasiwa yang disinyalir menimbulkan kericuhan dengan pihak Resimen Mahasiwa (Menwa) yang pada saat itu sedang mengamankan kegiatan kampanye, bahkan ada mahasiswa yang sempat merekam kejadian tersebut yang kemudian menjadi cukup viral di mahasiswa jurusan Teknik Mesin Polines. Adanya kericuhan tesebut diduga karena ada mahasiswa yang terlalu berlebihan dalam menyoraki para calon berorasi, hal tesebut diperkuat dengan pernyataan dari Ahmad Fajrul Falah selaku Komandan Menwa mengatakan bahwa terjadi keributan kecil dikarenakan mahasiswa yang sedang berada pada kampanye di Jurusan Mesin bersorak saat para calon berorasi dan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, maka personil Menwa akan mengambil tindakan berupa peneguran.

 

 

Ketidak jelasan Peraturan KPR

Mengacu pada TAP KPR nomor 14 BAB II, pasal 7 dan pasal 8 mengenai atribut peserta dan atribut yang wajib dipakai oleh para calon saat pelaksanaan kampanye, tidak ada disebutkan bahwa Paslon wajib menggunakan co-card, yang wajib menggunakan co-card ialah Tim Sukses baik dari Paslon maupun calon Anggota BPM , seperti yang tertulis pada pasal 11 megenai kewajiban Tim Sukses. Pada saat pelaksanaan kampanye meskipun tidak tertuls wajib untuk menggunakan co-card , tetapi Paslon lain tetap menggunakan co-card, Eko Mulyono, Wakil Ketua KPR memberikan penjelasan bahwa fungsi dari penggunaan co-card itu sendiri adalah agar mahasiswa lain tahu mana yang merupakan Paslon dan meskipun tidak tertulis wajib tetapi peraturan tahun lalu tertulis bahwa memakai bukan dapat memakai, sehingga dapat disimpulkan harus ditaati walaupun tidak tercantum kata wajib untuk menggunakan atribut co card. Memilih berbeda dari Paslon lain, Buyung Aji Saputra selaku Paslon dari nomor urut satu memutuskan untuk tidak mengenakan co-card sebanyak tiga kali pada saat kampanye hingga mendapat teguran lisan dari pihak KPR,  mendapat teguran, Buyung membela diri dengan mengatakan bahwa “ peraturan menggunakan co card adalah aturan rincian tambahan teknis dan tidak terlalu mendasar dan fundamental” jelas Buyung.

Buyung juga menambahkan bahwa KPR sudah melakukan tindakan berbeda dengan yang tertuang dalam peraturan dikarenakan adanya perbedaan penafsiran, “salah satu contohnya adalah mengenai perpanjangan waktu pendaftaran sebagai Paslon. Tertuang dalam peraturan bahwa jika tidak mendapatkan nama Calon Paslon maka dilakukan perpanjangan selama tujuh kali 24 jam. Dalam realita tindakannya adalah perpanjangan selama seminggu, maka seharusnya waktu tujuh kali 24 jam diubah menjadi selama satu minggu agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, saya atas nama Ketua Himpunan (Kahim) juga telah mengkritisi hal tersebut kepada KPR dan melaporkan pada BPPR tetapi tidak ada tindakan apapun”.keluh Buyung

Totok Indrianto, selaku Paslon dengan nomor urut dua juga mengeluhan ketidak tegasan KPR dalam menyusun Peraturan Kampanye “KPR seharusnya tegas memberikan perspektif yang benar atas pandangan yang berbeda setiap orangnya atas ketetapan tersebut, selain itu KPR juga jangan menutup diri dari masukan orang lain, makna independen mempunyai arti bebas menentukan keputusan namun tetap harus dalam pertimbangan yang lebih baik” pungkas Totok.

 

Diliput dan ditulis oleh :

Yuli Hastuti

Mawar Ana Hidayah

Advertisements

Mungkin Anda juga menyukai

1 Respon

  1. Sona berkata:

    Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh saudara Totok

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *