Forum Klarifikasi Perangkat Pemira: Ketidakhadiran Penggugat Picu Walkout Beberapa Pihak

Polines, Dimensi (14/05) – Buntut adanya gugatan dugaan kebocoran data pada Pemilihan Raya (Pemira) 2022 Politeknik Negeri Semarang (Polines) yang dilayangkan pada Selasa (26/04) lalu, berakhir dalam Forum Klarifikasi Perangkat Pemira. Forum tersebut dilaksanakan pada Kamis (12/05) di Parkiran Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) pukul 20.49 WIB hingga 22.16 WIB, yang semula dalam undangan tertulis pukul 19.15 WIB. Di samping itu, forum hanya dihadiri oleh perangkat Pemira, perwakilan dari Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), perwakilan Organisasi Mahasiswa (Ormawa), serta beberapa mahasiswa umum. Akhirnya, forum terpaksa berujung dengan walkout dari beberapa pihak karena ketidakhadiran pihak penggugat dan jumlah peserta yang tidak memenuhi kuorum.

Sebelumnya, setelah muncul gugatan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Raya (BPPR) lantas melakukan penyelidikan pada Rabu (27/04) dengan pihak yang bersangkutan berdasarkan bukti dan saksi yang ada. Dalam forum klarifikasi, Usie selaku moderator dari perwakilan BPPR mengatakan bahwa hasil keputusan koordinasi antara BPM dengan BPPR tertuang dalam Surat Keputusan (SK) BPM No. 06/PA/4.6.1.1/SKP4/2022 yang menjelaskan adanya keteledoran dari pihak panitia terkait kebocoran data username dan password di Jurusan Akuntansi dan Administrasi Bisnis. “Setelah diselidiki tidak ditemukan penyalahgunaan hak suara dan penolakan atas gugatan digantikan dengan forum ini,” terangnya.

Meskipun tuntutan tersebut dikabulkan dengan pelaksanaan forum klarifikasi, Salimah Alfi sebagai penggugat beranggapan bahwa forum ditujukkan untuk ormawa dan mahasiswa umum, yang kehadirannya tidak terlihat. “Saya telah bersiap untuk mengikuti forum tetapi mengurungkan niat akibat sedikitnya peserta yang hadir,” ungkap Salimah. Disisi lain, pihak BPPR menunggu kehadirannya hingga tenggat waktu pukul 22.00 WIB. Dikarenakan penggugat tidak kunjung datang, maka setelah pembacaan kronologi dan permintaan maaf dari masing-masing perangkat pemira dan pihak tergugat, terjadilah walkout dari beberapa pihak termasuk KPR. Emmanuella Anandita, Wakil Ketua KPR, menjelaskan bahwa pihaknya walkout karena forum seharusnya selesai pukul 22.00 WIB sehingga dirasa tidak relevan, tidak dihadiri oleh penggugat, serta tidak memenuhi jumlah kuorum. “Ketiga alasan tersebut bisa menunjukkan bahwa forum ini tidak efektif,” jelas Emma.

Akhirnya, forum resmi ditutup pada pukul 22.16 WIB dengan keputusan tetap dilanjutkan sesuai dengan SK dari BPM terkait kebocoran data Pemira. Terlepas dari forum tersebut, Salimah menambahkan harapannya terkait pembenahan Undang-Undang (UU) maupun Tap BPPR yang mengatur sanksi untuk semua pihak tanpa terkecuali. “Harapannya UU-nya dibenarkan lagi, sanksi kesalahan ke semuanya tanpa terkecuali,” tegasnya. Melihat berakhirnya forum, BPM mengambil tindakan tegas terkait akhir dari tuntutan ini. Hegi Ainul selaku Ketua BPM, menyatakan bahwasanya tidak akan diadakannya lagi forum meskipun penggugat tidak hadir. “Haknya penggugat jika tidak hadir dalam forum dan kami menganggap gugatan ini cukup dan selesai karena sudah diadakannya forum,” pungkas Hegi.

(Arifiani)