Belum Ada Pendaftar, Seleksi Panitia PPKS Sepi Peminat atau Tak Banyak Diketahui?

Polines, Dimensi (16/02) – Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, Politeknik Negeri Semarang (Polines) resmi mengadakan seleksi panitia PPKS tahun 2022. Informasi tersebut tercantum pada Surat Pengumuman No. 835/PL4.6.2/KM/2022 yang disebarluaskan pada Sabtu (12/02) lalu dengan status sudah berada pada tahap perpanjangan pendaftaran. Proses seleksi yang seharusnya telah selesai pada awal Februari tersebut, nyatanya lamban dipublikasi. Hingga membuat banyak mahasiswa dan dosen tidak mengetahui adanya proses seleksi panitia PPKS.

Hal ini telah dikonfirmasi oleh Adhy Purnomo selaku Wadir III Bidang Kemahasiswaan, bahwa sebenarnya surat sudah dibuat sejak awal Februari (03/02) lalu, tetapi belum mendapat arahan dari Direktur sehingga ia baru bisa memberikan informasi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada Minggu (13/02) kemarin. “Surat dibuat tanggal 3 Februari, tapi pimpinan tidak ada di tempat jadi kami baru memberikan arahan ke BEM pada 13 Februari,” terangnya. Hal tersebut membuat publikasi informasi ini terlambat diterima oleh mahasiswa.

Istighfarina Rahmayani, salah satu Deputi Kementerian Luar Negeri dari BEM juga membenarkan bahwa Wadir III baru memberikan arahan pada Minggu (13/02) dan BEM fokus untuk memberikan sosialisasi kepada mahasiswa. Hal tersebut menyebabkan secara keseluruhan dosen belum mengetahui informasi terkait seleksi ini. “Memang dari dosen dan tenaga kependidikan belum semua mengetahui karena Wadir baru memberikan arahan pada 13 Februari, jadi BEM hanya mengurusi mahasiswa saja,” ujarnya.

Di samping itu, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Zaenal Arifin selaku Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan, bahwa sampai hari ini (16/02) belum ada yang mendaftar seleksi baik dari mahasiswa, pendidik, maupun tenaga kependidikan. “Sampai hari ini saya cek masih kosong,” ujar Arifin saat dikonfirmasi pada Rabu (16/02). Melihat belum adanya pendaftar, Adhy merencanakan perpanjangan pendaftaran sampai akhir Februari. Namun, ia perlu melaporkan data per tanggal 16 Februari terlebih dahulu dan membicarakan rencana tersebut kepada Direktur. “Rencana sampai akhir Februari, tetapi karena batas pendaftaran sampai 16 Februari jadi harus dilaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan untuk pengambilan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, beberapa mahasiswa yang tidak mendaftar cenderung menitikberatkan kepada persyaratan pendaftaran yang diantaranya pernah mendampingi korban kekerasan seksual serta melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas. Hal ini disampaikan oleh salah satu mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis yang tidak mendaftar karena tidak memenuhi persyaratan tersebut. “Tidak mendaftar karena saya tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota panitia seleksinya,” katanya. Menanggapi persoalan itu, Istighfarina mengatakan bahwa dua poin tersebut sifatnya lebih fleksibel di mana pendampingan tidak harus secara profesional serta yang terpenting adalah pendaftar terbukti tidak pernah melakukan tindakan kekerasan seksual. “Sering speak up terkait kekerasan seksual bisa menggantikan poin tersebut, yang penting tidak pernah melakukan tindakan kekerasan seksual,” jelasnya dalam sosialisasi melalui live Instagram @bem_polines pada Minggu (13/02) lalu.

Terlepas dari itu, dibukanya seleksi ini mendapat tanggapan positif dari mahasiswa, salah satunya Marisa Retnosari, mahasiswa Jurusan Akuntansi yang mendukung adanya seleksi PPKS yang melibatkan unsur mahasiswa dan dosen. “Menjadi suatu bentuk keseriusan institusi untuk menangani kasus kekerasan seksual di kampus,” pungkasnya.

(Annisa Nur)