Ingatkan Pentingnya Toleransi Lewat Bedah Film dan Diskusi

Polines, Dimensi (19/12)- Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia (FKMPI) Politeknik Negeri Semarang (Polines) bersama dengan Kementrian Sosial Politik (Sospol) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) telah menghadirkan bedah film dan seruan diskusi pada Rabu (18/12) pukul 19.00 WIB bertempat di formwork sipil Polines. Dengan mengangkat tema berupa: memaknai pluralisme dan toleransi umat beragama di Indonesia, mahasiswa ditunjukkan bahwa tidak hanya ada lima agama di Indonesia melainkan terdapat juga kepercayaan lokal yang dianut oleh sebagian kecil masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan itu menjadikan mereka terdiskriminasi oleh lingkungan sekitar bahkan negara. Hal inilah yang membuat pentingnya sadar bertoleransi terhadap sesama umat beragama.

Salah satu pertimbangan diadakannya bedah film dan seruan diskusi ini yaitu karena tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari divisi Kajian dan Strategis (Kastrag) FKMPI mengenai penyikapan sebuah isu. “Kebanyakan isu yang ada di masyarakat itu berkaitan dengan agama. Memang agak sensitif, tapi akhirnya kita angkat tema ini,” jelas Hafidh Fakhri Dzulfikar, ketua pelaksana bedah film dan seruan diskusi.

Tidak hanya mendapat dukungan dari Kementrian Sospol BEM, acara ini juga didukung oleh organisasi eksternal khususnya Organisasi Komisariat Polines (OKP) yang ikut dirangkul oleh FKMPI. OKP itu diantaranya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Organisasi-organisasi tersebut memang sering melakukan diskusi dan kajian sehingga diharapkan dapat membuat diskusi menjadi lebih hidup. “Harus ada audience yang memang sering melakukan diskusi, yaitu dari eksternal, dari aturan juga tidak ada masalah,” tambah Hafidh.

Bedah Film “Atas Nama Percaya” Sebagai Bahan Diskusi

Film pendek yang dipilih sebagai bahan diskusi kali ini berjudul “Atas Nama Percaya” karya Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diluncurkan pada November 2019 yang lalu. Film ini menceritakan perjalanan sebagian kecil masyarakat di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengalami diskriminasi karena kepercayaan yang mereka anut. Para penghayat kepercayaan ini bahkan memalsukan agama mereka atau mengosongi kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena kepercayaannya bukanlah agama yang diakui di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memudahkan urusan mereka terkait identitas yang dimiliki. Hingga munculnya aturan oleh pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk mengisi kolom agama membuat penghayat kepercayaan menuntut untuk diberikan hak yang setara terhadap mereka. Akhirnya, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2017, pemerintah menyediakan formulir sendiri bagi penghayat kepercayaan. Di sana tertera kolom kepercayaan bukan kolom agama, sehingga mereka leluasa untuk mengisi identitas berdasarkan kepercayaan yang mereka anut.

Selain diskriminasi dari negara yang mereka rasakan, diskriminasi lingkungan sosial pun tak dapat dihindari. Sebagai kaum minoritas, mereka kehilangan beberapa hak mereka di masyarakat. Seperti di lingkungan sekolah, mereka tidak memperoleh fasilitas yang menunjang ibadah ataupun pelajaran tentang kepercayaannya. Beberapa dari mereka bahkan tidak diperbolehkan mendaftar di sekolah tertentu karena dianggap aneh. Tak hanya itu, kepercayaan mereka dinilai sebagai aliran yang sesat. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan dimana toleransi masyarakat terhadap kaum minoritas yang ada di Indonesia. Padahal selama ini masyarakat mengakui kalau Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman atau pluralisme.

Lewat Diskusi, Mahasiswa Diingatkan Pentingnya Menghargai

Hadirnya tiga pembicara hebat yaitu Dwi Setiyani seorang penghayat kepercayaan, Khoirul Anwar selaku Peneliti Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang, dan Nauval dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam diskusi kali ini, mengingatkan mahasiswa tentang betapa pentingnya menghargai orang lain. Mereka menekankan meskipun berbeda, tak hanya agama tetapi segala perbedaan yang ada, setiap manusia memiliki hak yang sama. Sebagai bangsa yang pluralisme, tidak bisa melihat kesetaraan hanya lewat minoritas dan mayoritas saja. “Pemikiran tentang minoritas dan mayoritas itu berbahaya sekali, apalagi sebagai bangsa yang beragam. Harus berdasarkan kesepakatan dan keadilan. Siapapun itu memiliki hak yang setara, sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan,” terang Khoirul Anwar.

Pada kenyataannya diskriminasi memang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Tentu hal itu merugikan bagi mereka yang tidak memperoleh haknya dengan adil. Oleh karena itu, harus dilakukan perubahan yang dimulai dari pola pikir diri sendiri. “Bagaimana menghilangkan cara pandang masyarakat mengenai kaum minoritas, itu yang harus ditekankan jika ingin berubah,” tambah Khoirul Anwar mengakhiri statement-nya malam itu.

Dewi Leni Rachmawati, mahasiswa Jurusan Akuntansi Polines yang hadir dalam diskusi, mengungkapkan bahwa acara seperti ini sangat bermanfaat dan berharap akan ada diskusi-diskusi lainnya. “Sangat menambah wawasan, kita disadarkan bagaimana seharusnya kita mengimplementasikan toleransi atas semua perbedaan. Semoga lebih banyak mahasiswa yang berpartisipasi dalam acara seperti ini,” ungkap Leni.

(Amelia Ade)