Aksi Penolakan Revisi UU Pilkada di Semarang

Polines, Dimensi (23/08) – Mahasiswa dan elemen masyarakat di Kota Semarang melakukan aksi dalam rangka penolakan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Kamis (22/08) lalu. Aksi ini merupakan buah dari rencana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang akan menganulir hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada aksi ini terdapat tiga tuntutan yang diajukan, yaitu menuntut DPR untuk tidak mengesahkan UU Pilkada, menolak politik dinasti, serta menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan keputusan MK mengenai threshold dan ambang batas usia calon.