Menolak Lupa, Deretan Peristiwa Penghilangan Paksa di Indonesia

Tidak asing lagi di telinga kita, kisah masa lampau yang masih terus dicari titik terangnya, yaitu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat berupa penghilangan orang secara paksa. Di Indonesia, kasus penghilangan paksa terjadi pada sekitar masa Pemerintahan Orde Baru hingga Reformasi. Sudah lebih dari dua dekade berlalu, namun masih banyak kasus yang belum terpecahkan dan korban penghilangan paksa yang belum juga ditemukan keberadaannya. Lalu, apa saja kasus penghilangan paksa yang pernah terjadi di Indonesia?

Tragedi 1965 – 1966

Peristiwa pelanggaran HAM berat telah terjadi pada tahun 1965–1966 terhadap orang-orang yang dituduh terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut hasil penyelidikan Komisi Nasional (Komnas) HAM, sekitar 32.774 orang dinyatakan hilang dan beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban.

Peristiwa Talangsari (1989)

Kasus ini berawal dari penetapan asas Pancasila pada setiap partai politik dan organisasi masyarakat di Indonesia, apabila melanggar maka dianggap membahayakan negara karena tidak menganut ideologi Pancasila. Hal tersebut terjadi pada kelompok kecil bernama Usroh yang melarikan diri ke Lampung dan bergabung di pengajian Warsidi karena diburu pemerintah Orde Baru. Tepat pada 7 Februari 1989, sekitar pukul 4 pagi, terjadi penyerangan oleh militer yang menyasar jamaah pondok pesantren pengajian Warsidi yang sedang bersiap mengadakan pengajian akbar. Dari peristiwa itu, sebanyak 246 jamaah dinyatakan hilang, ratusan orang disiksa, ditangkap, ditahan, dan diadili secara semena-mena.

Peristiwa Tanjung Priok (1984)

Berawal dari cekcok antara warga dan Bintara pembina desa (Babinsa) yang tidak melepas alas kakinya saat masuk masjid Baitul Makmur untuk mencopot spanduk yang dianggap tidak berasaskan Pancasila. Terjadilah pembakaran sepeda motor aparat oleh Muhammad Nur, yang emosi terhadap perilaku Babinsa tersebut dianggap mencemarkan masjid. Setelah itu, pengurus Masjid Baitul Makmur, Syarifuddin, Sofwan, Ahmad, dan Muhammad Nur ditangkap aparat dan tidak kunjung dilepaskan. Tuntutan tak kunjung dipenuhi, menyebabkan massa mendatangi aparat militer untuk menuntut pembebasan, hingga akhirnya aparat melancarkan sejumlah tembakan yang memakan banyak korban jiwa.    

Peristiwa DOM di Aceh (1990 – 1998)

Sejak tahun 1990 sampai 1998 selama diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM)  di Aceh, terhitung sekitar ribuan orang dinyatakan hilang dan ditangkap secara sewenang-wenang tanpa prosedur hukum yang jelas. Pemberlakuan DOM ini dilakukan guna menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di bawah pimpinan Teungku Hasan Di Tiro. Namun, terdapat dugaan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat kepada masyarakat sipil dengan mengatasnamakan operasi keamanan.

Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis (1997 – 1998)

Kasus ini menimpa aktivis, pemuda, dan mahasiswa yang ingin menegakkan keadilan dan demokrasi di masa Pemerintahan Orde Baru yang gagasan serta pemikirannya dianggap sebagai ancaman yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) mencatat ada 23 orang telah dihilangkan secara paksa, 1 orang ditemukan meninggal, 9 orang berhasil dilepaskan dari penculikan, dan 13 orang yang masih hilang dan belum dikembalikan. 

Banyak korban penghilangan paksa yang belum ditemukan keberadaannya sampai sekarang dan keluarga korban yang masih menunggu kepastian kabar selama puluhan tahun. Pemerintah diharapkan mampu segera menuntaskan kasus-kasus yang belum menemui titik terangnya. Semoga kasus penghilangan paksa yang telah terjadi ini dapat menjadi renungan bersama untuk menegakan HAM yang lebih baik. Selamat Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional!

Sumber:

kontras.org
kontras.id
cnnindonesia.com