Menyimak Kronologi Kongres Mahasiswa

Kongres Mahasiswa (KM) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Politeknik Negeri Semarang (Polines) 2016 yang diselenggarakan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) di gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Bahasa  lantai satu, Polines pada Sabtu (28/5) dan Minggu (29/5) lalu menuai banyak perdebatan. Dari berbagai perdebatan itu, terdapat tiga perdebatan yang berujung pada deadlock atau tidak menemui titik temu. Sehingga dalam pengambilan keputusan juga harus dilakukan melalui jalan voting.

Perdebatan berawal pada saat pembahasan BAB III tentang kriteria, kewajiban, dan hak peserta sidang. Salah satu peserta peninjau meminta perwakilan kelas yang semula sebagai peserta peninjau agar memiliki hak suara sesuai dengan peserta utusan. Pasalnya, selama ini peserta peninjau hanya memiliki hak bicara saja, sedangkan peserta utusan memiliki hak bicara dan hak suara. Namun setelah Rendi Endra Saputra,  presidium I meminta persetujuan kepada kuorum, peserta utusan tidak menyetujui dan menyatakan tidak sepakat terhadap opsi tersebut. Akhirnya, peserta perwakilan kelas tetap menjadi peserta peninjau.

Perdebatan kembali terjadi saat pembahasan memasuki BAB IV tentang kelengkapan dan struktur organisasi. Salah satu perwakilan kelas mengusulkan dibentuknya satu badan baru di dalam struktur organisasi KBM Polines. Ia meminta untuk membuat suatu badan baru yang disebut Mahkamah Organinasi. Badan ini bertujuan untuk memberikan pengawasan bila terjadi persengketa-an di KBM Polines. Hal ini mengacu pada trias politika yang ada di Indonesia, dimana posisi legislatif, yudikatif, dan eksekutif sejajar. Selanjutnya Rizki Fauzi sebagai peninjau dari perwakilan kelas, dan Bayu Aji selaku peserta utusan dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Racana Pandawa  mengusulkan struktur organisasi baru kepada presidium. Mereka menganggap struktur organisasi di Polines salah.

Menurut Bahrul Huda, presiden mahasiswa (presma) periode 2015/2016, seharusnya kelembagaan tertingi dalam struktural KBM Polines ada pada KM. Karena, selama ini dianggap bahwa struktur KBM Polines kelembagaan tertinggi ada pada Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM). Dalam struktur organisasi di Indonesia pun kelembagaan tertinggi ada pada UUD 1945, lalu dibawahnya ada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang sejajar.

Mengklarifikasi usulan-usulan tersebut, Ario Adhiguna selaku Ketua BPM Periode 2015/2016 mengatakan, “Struktur organisasi KBM di Polines itu memang sudah seperti ini sedari dulu, ada Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, HMJ, UKM, dan BSO. Dan menurut kami selama ini di KBM belum menemui hal-hal yang tidak beres dalam struktural ini.”

 

Kitab dan Pesan Siaran

Sidang hari kedua, Minggu (29/05) ini dimulai pukul 07.30 WIB. Bahrul Huda meminta kitab suci untuk dijadikan saksi dalam persidangan tersebut. Ia meminta peserta utusan untuk tidak membawa kepentingan pribadi dalam sidang dan meletakkan kitab suci di depan serta meminta semua peserta utusan untuk berjanji. Menurutnya, kitab suci dijadikan sebagai pedoman pengambilan keputusan dalam sidang. Namun setelah presidium I menawarkan kepada forum, permintaan Bahrul tersebut tidak disetujui oleh forum.

Beberapa menit kemudian, Bahrul mengirimkan pesan siaran melalui BlackBerry Messeger (BBM) dan menulis status di akun facebook-nya yang berisi:

“Bahkan kitab suci pun tidak disepakati menjadi saksi dalam kongres mahasiswa. Betapa dzolimnya mahasiswa yang punya suara di KM ini.Sedih rasanya.Tidak sengaja saya membuka QS.Ibrahim : 21-22.”

Menanggapi pesan siaran tersebut, mantan ketua salah satu UKM di Polines yang tidak ingin disebutkan identitasnya menyatakan bahwa ia keberatan terhadap tulisan Bahrul Huda mengenai “orang dzalim” dalam pesan siaran. Ia tidak terima karena peserta utusan atau peserta yang memiliki hak bersuara terdiri dari kumpulan ketua-ketua Organisasi Mahasiswa (Ormawa) terpilih dan orang-orang pilihan dari ormawa. Alasan lainnya, karena dalam sidang tersebut, dihadiri pula oleh adik tingkat yang datang mewakili ormawanya dan presma serta wakil presiden mahasiswa (wapresma) terpilih yang baru saja dipilih oleh mahasiswa Polines. Keberatan ini juga didukung oleh semua ketua ormawa periode sebelumnya.

“Pernyataan Bahrul tersebut membuat persepsi ganda dan begitu ambigu. Perlu diklarifikasi kembali. Selain itu pernyataan Bahrul sebenarnya tidak bisa dikatakan salah tapi tidak juga bisa dikatakan benar,” ungkap mantan ketua salah satu UKM di Polines yang tidak mau disebutkan identitasnya. Menurutnya, Bahrul menulis pesan siaran atas nama mahasiswa, namun dalam kalimatnya identik dengan pernyataan sikap beliau sebagai presiden mahasiswa.

Ia juga menambahkan bahwa inilah yang menjadi permasalahannya, karena jika ditinjau dalam pasal 16 point tiga Anggaran Rumah Tangga (ART) tentang pernyataan sikap seorang presiden mahasiswa, yaitu pernyataan mengenai hak yang dapat digunakan oleh presiden mahasiswa. Sementara itu Bahrul mengatasnamakan diri sebagai mahasiswa, sehingga haknya sebagai presma yang melekat padanya dan seharusnya bisa digunakan menjadi tidak berfungsi.

Oleh sebab itu ia menyatakan keberatan dan meminta klarifikasi dari pembuat pesan siaran tersebut. Selanjutnya, Bahrul Huda selaku pembuat pesan siaran menyampaikan permintaan maafnya kepada forum. Diakuinya hal tersebut karena rasa kecewa terhadap jalannya sidang dan tulisan itu hanya sudut pandang pribadinya saja.

 

Beredar Rekaman dan Pesan Siaran Kedua

Setelah Bahrul meminta mengklarifikasi dan maaf kepada forum, kasus masih belum juga usai. Di tengah jalannya sidang, tiba-tiba Mina Muthoharoh sebagai peserta peninjau yang juga anggota BEM periode 2015/2016 menyerahkan sebuah rekaman kepada presidium sidang. Rekaman itu berisi tentang percakapan  dengan sahabatnya sekaligus anggota baru BPM, Rizky Febriani. Dalam rekaman tersebut, Rizky mengatakan bahwa KM yang sedang berlangsung merupakan skenario dari BPM. Selain itu, dirinya juga mengatakan, Ratih Prawesti, anggota BPM 2015/2016 dari jurusan Teknik Sipil mempengaruhi anggota BPM baru untuk menjadikan Dwi Arifin, anggota baru BPM dari perwakilan jurusan Teknik Sipil untuk menjadi Ketua BPM 2016/2017. Hal tersebut membuat nama Himpunan Mahasiswa Sipil (HMS) menjadi tercoreng. Ironisnya sebelum Mina menyerahkan rekaman tersebut, telah beredar pesan siaran yang isinya sama persis dengan rekaman tersebut:

“Hidup mahasiswa!!! Hidup Rakyat Indonesia!!!

Polines jaya!!!

Strategi BPM untuk menguasai KBM Polines

Menyusun draf UUD KBM tanpa meminta saran perwakilan mahasiswa.

Mengatur strategi agar draf berjalan sesuai rencana.

Berusaha semaksimal mungkin untuk mematikan suara mahasiswa demi tercapainya ambisi mereka.

Menciptakan sistem otokrasi di KBM Polines.

Bertindak sewenang-wenang dalam merebut suara mahasiswa lewat memasukkan semua anggota baru dan dijamin suara mereka satu, sehingga dengan membodohi 1 ormawa saja mereka sudah menang dalam voting.

Menjadikan Arifin sebagai ketua BPM.

Menjadikan Rendi sebagai presidium sidang.

BPM selalu membunuh inovasi mahasiswa setiap kali mahasiswa mengusulkan pembaruan.

Alasan kami didasarkan pada fakta:

1. BPM terbukti tidak melibatkan mahasiswa dalam penggalian aspirasi mahasiswa.

Dibuktikan ketika pihak mahasiswa dari kelas biasa mengajukan diri untuk meminta suara, mereka dengan kompak menolak.

2. Ketika diminta menyampaikan permasalahan dari mahasiswa Polines mereka berdalih dan cenderung tidak bisa menjawab. Wujud nyata mereka bukan perwakilan mahasiswa.
3. Hanya orang-orang tertentu dari BPM terpilih yang banyak bicara dan ditugaskan untuk menumbangkan saran dari mahasiswa.
4. Hampir semua fungsionaris BPM setuju dengan format yang sudah mereka rencanakan.
5. Presidium tidak jarang memberikan kode kepada anggota formatur yang kebetulan terlihat jelas oleh peserta.

Dari kecurangan dan ketidak netralan BPM Polines.

Maka saya selaku mahasiswa dan anggota dari KBM Polines menyatakan MOSI TIDAK  PERCAYA PADA KONGGRES MAHASISWA 2016/2017.

Dan kami tidak akan memberikan kewajiban membayar dana ormawa karena kami tidak mendapatkan hak kami.

A.n mahasiswa Polines”

 

Menanggapi isi pesan siaran dan rekaman tersebut, Satrio Wibowo selaku ketua Himpunan Mahasiswa Sipil (HMS) periode 2015/2016 tidak terima. Ia meminta pembersihan nama dan permintaan maaf secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku dalam rekaman dan pembuat pesan siaran tersebut.

 

Mina dan Rizky Diadili

Sebelum melanjutkan sidang untuk membahas Garis-garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK), Mina dan Rizky  diadili untuk mempertanggungjawabkan rekaman tersebut. Mina mengaku bahwa ia merekam secara diam-diam percakapannya dengan Rizky. Ia merekam tersebut karena awalnya ia mengira bahwa BPM telah menyekenario KM dan ia ingin menjadi saksi, sehingga muncul niatan untuk merekam percakapannya dengan Rizky.

Rizky mengaku bahwa suara dalam rekaman tersebut memang suaranya. Ia mengatakan bahwa pernyataanya dalam rekaman tersebut tidak benar dan ia tidak serius dengan apa yang dikatakannya.

Karena sidang harus dilanjutkan, maka klarifikasi mengenai rekaman dan pesan siaran tersebut akan dibuat forum dan waktu tersendiri dan dengan adanya jaminan bahwa nama jurusan Teknik Sipil akan bersih, dengan Bagas Saputro selaku presiden mahasiswa terpilih 2016/2017, Ario Adhiguna selaku ketua BPM 2015/2016 dan Khatam Uji Ahmadi selaku Wakil Presiden Mahasiswa 2015/2016. Pada akhirnya KM berakhir dini hari yaitu pukul 04.15.

 

Tanggapan mengenai Kongres Mahasiswa

Menanggapi tentang KM yang berlangsung cukup tegang itu , Dwi Arifin selaku ketua BPM terpilih sekaligus demisioner dari HMJ Teknik Sipil berkomentar, “Banyak yang bingung mengenai jalannya Kongres Mahasiswa kemarin baik pada saat hari pertama maupun hari kedua. Sempat ada yang mengatakan Kongres Mahasiswa diskenario. Kongres Mahasiswa juga tidak dapat dikatakan skenario karena dari organisasi mahasiswa yang pernah saya ikuti sebelum sidang, pihak panitia menyiapkan presidium demi kelangsungan sidangnya apabila forum tidak ada yang mengusulkan presidium”.

Mengenai nama baik jurusan Teknik Sipil yang jadi tercoreng saat diadakannya KM kemarin Dwi Arifin menambahkan, “Saya benar-benar tidak tahu bahwa saya yang akan dipilih sebagai ketua BPM seperti yang dikatakan dalam rekaman tersebut, selain itu juga nama sipil jadi disangkutpautkan dan disangka main belakang padahal seperti yang sudah kita ketahui, selama ini Teknik Sipil dikenal sebagai jurusan yang paling netral”.

Bagas Saputro, presma terpilih tahun 2016/2017 menyatakan bahwa ia sudah lega atas hasil musyawarah yang diadakan setelah kongres mahasiswa kemarin. Ia berharap KBM akan lebih solid dan membaik setelah kejadian ini.

Berbeda halnya dengan Ario Adhiguna Permana Putra yang mengatakan “Jalannya KM kemarin sangat interaktif, banyak peserta yang bertanya, banyak juga perdebatan yang dimana hal itu sudah sewajarnya dalam kongres mahasiswa.”

 

Diliput dan ditulis oleh:

Richa Meiliana

Yuli Hastuti

Akidatul Ulfa