Menggugat Polemik Pencalonan Tunggal
“Kalau pilihannya cuma satu sih sebenarnya agak lucu gimana gitu. Namanya aja kita mau milih presma, harusnya dikasih beberapa pilihan. Kalau pilihannya cuma satu kan baik buruknya tetap harus diterima. Sedangkan selera tiap orang berbeda. Setidaknya ada kriteria dari para calon sehingga bisa menjadi pertimbangan saat memutuskan sesuai dengan selera,” ucap Sebastian Ruben, salah seorang mahasiswa jurusan Akuntansi.
Dhita selaku Ketua Komisi Pemilihan Raya (KPR) membenarkan bahwa memang hanya ada satu calon Presiden Mahasiswa (Capresma) dan calon Wakil Presiden Mahasiswa (Cawapresma) pada Pemilihan Raya tahun ini. Melalui acara Grand Opening Pemira yang dilaksanakan pada Jumat, 18 Maret 2016 membuktikan bahwa hanya ada satu pasang capresma dan cawapresma.
“Saya kecewa karena arti demokrasi sudah tidak diperhatikan lagi. Mana bisa rakyat menimbang dan menilai, jika calonnya saja cuman satu. Untuk apa suara rakyat? Toh rakyat nggak bersuara pun mereka mutlak tetap jadi presma dan wapresma kan?” ujar Ristiana, mahasiswa jurusan Akuntansi. Polemik capres dan cawapres tunggal menjadi perbincangan hangat di kalangan mahasiswa. Hal ini menimbulkan hak pilih mahasiswa menjadi terbatas.
Dilansir dari website resmi Pemira, selain calon tunggal capresma dan cawapresma, pemilihan kandidat calon anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) juga berujung aklamasi. Pasalnya perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM), Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) dan Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis (HMAB) hanya mengirimkan dua perwakilan. Padahal, nantinya yang akan dipilih untuk mengisi kursi BPM masing-masing per jurusan adalah dua orang.
Untuk pemilihan anggota BPM, pihak panitia membuka tiga jalur pendaftaran, yaitu jalur jurusan, jalur bidang organisasi mahasiswa (ormawa) dan jalur independen, dengan total pendaftar berjumlah 26 orang. Perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Sipil (HMS) dan Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HiMA) masing-masing mewakilkan tiga orang. Selain itu, jalur bidang ormawa yang terbagi menjadi bidang penalaran, kerohanian, minat bakat, ekonomi, dan pengabdian masyarakat mewakilkan anggotanya sebanyak delapan orang. Namun hanya akan ada enam orang yang diterima. Sedangkan, jalur independen sendiri memiliki jumlah pendaftar sebanyak enam orang dan akan diterima sebanyak lima orang.
Ario Adhiguna selaku ketua BPM mengatakan bahwa mengenai ketertarikan untuk mencalonkan diri dikembalikan pada mahasiswanya sendiri, sehingga tidak masalah apabila hanya ada calon tunggal dalam Pemira tahun ini.
Pemira di Politeknik Negeri Semarang (Polines) sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2016 secara serentak di masing-masing jurusan. Sesuai Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa (UU KBM) Polines, pesta demokrasi tahunan bagi mahasiswa Polines ini akan memilih capresma dan cawapresma baru, serta para calon anggota BPM.
“Pemira berpengaruh kepada proses regenerasi dari semua Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang akan dilaksanakan saat Kongres Mahasiswa (KM) berlangsung, bersama presma dan wapresma beserta jajaran kabinet terpilih BPM nantinya,” jelas Dwi Arifin, mahasiswa jurusan Teknik Sipil.
Panitia penyelenggara Pemira terdiri dari KPR yang dibentuk oleh BPM untuk merancang pelaksanaan Pemira secara umum. Sebagai perancang pelaksanaan Pemira, KPR telah membentuk Panitia Pelaksana Pemira (PPP) yang lebih khusus melaksanakan teknis lapangan Pemira dan anggota pembantu tambahan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk membantu PPP dalam pelaksaan pemira.
Selain panitia pelaksana, KPR juga telah membentuk Badan Pengawas Pemilihan Raya (BPPR) yang bertugas untuk mengawasi jalannya persiapan Pemira, mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan selama proses pemira berlangsung, serta berwenang untuk menyelesaikan gugatan hasil pemira.
Teknis yang Belum Jelas
Terkait polemik pencalonan tunggal, kegiatan Pemira yang akan segera dihelat satu minggu lagi nyatanya belum memiliki teknis yang jelas. “Jujur saja kemarin saya sedang proses mencari informasi dari berbagi pihak dan sumber. Saya benar-benar tidak memiliki jawaban mengenai teknis Pemira tersebut,” terang Dhita selaku ketua KPR.
Sama halnya dengan Dhita, Eko Mulyono selaku wakil ketua KPR menerangkan bahwa teknis Pemira memang belum diputuskan dan diumumkan secara resmi. “Tetapi gambaran saja, nantinya mahasiswa yang memilih harus meng-klik gambar capresma dan cawapresma. Bagi mereka yang tidak setuju maka dapat mengabaikan gambar dan lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi suaranya diaggap tidak sah,” tambahnya.
Bagi mahasiswa tingkat satu, sosialisasi terkait Pemira tentu sangat diperlukan, mengingat ini adalah pengalaman pertama. “Saya masih bingung, mungkin karena saya belum pernah mengikuti pemira sebelumnya. Saya belum mengetahui teknis sistem klik untuk calon presiden yang tunggal itu seperti apa,” ucap Wahyu Febrianti, mahasiswa jurusan Akuntansi.
Perpanjangan Waktu Tidak Membuahkan Hasil
Pembukaan pendaftaran bagi kandidat capresma dan cawapresma telah dibuka sejak akhir Desember 2015. Sebelumnya KPR telah melakukan publikasi mulai dari pemberitahuan melalui surat ke setiap ormawa, menyebar pamflet di papan pengumuman di setiap jurusan hingga melalui media elektronik yaitu di situs website Pemira Polines 2016 dan media sosial Pemira Polines 2016.
Meski begitu, Bahrul Huda selaku Presiden Mahasiswa (Presma) Polines 2016 menyatakan bahwa publikasi yang dilakukan kurang maksimal, sehingga sampai hari terakhir pendaftaran, hanya satu pasang capresma dan cawapresma yang terdaftar. Pihak panitia akhirnya memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran sebanyak dua periode. Perpanjangan waktu periode pertama dilaksanakan pada 25 Februari-2 Maret 2016 dan periode kedua pada 5 Maret-8 Maret 2016. Hal tersebut telah diatur dalam ketetapan nomor 008/TAP/KPR/2016 tentang perpanjangan waktu pendaftaran calon anggota BPM serta capresma dan cawapresma Polines tahun 2016.
Akan tetapi usaha tersebut belum berhasil hingga hari penutupan perpanjangan waktu periode kedua. Hasil yang didapatkan masih sama, hanya ada satu pasang capresma dan cawapresma. “Ketika baru ada satu calon, kami mengikuti petunjuk juknis bab IV, ketentuan point 5.1 yaitu mengadakan perpanjangan selama 7 kali 24 jam, tetapi perpanjangan tersebut ternyata tidak membuahkan hasil,” imbuh Dhita.
Alasan Bagas Mencalonkan Diri
“Karena saya tidak merasakan kehadiran BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa-red) selama menjadi mahasiswa biasa ataupun saat menjadi pengurus dalam ormawa. Hal yang tidak saya rasakan adalah pelayanan yang diberikan BEM sebagai lembaga eksekutor. Oleh karena itu saya tertarik untuk memperjuangkan hak-hak kami sebagai mahasiswa”, ungkap Bagas Saputro, kandidat capresma tunggal, ketika ditanya alasannya mencalonkan diri.
Ario menyatakan bahwa sejatinya demokrasi adalah bentuk suara dari mahasiswa untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka dalam KBM Polines selama satu periode.
“Apapun hasil suaranya nanti secara gambaran luarnya memang calon tersebut yang akan jadi,” jelas Eko Mulyono. “Jalan untuk mengadakan pemira ulang pun mungkin akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan suara dan partisipasi mahasiswa yang lebih lagi,” tambahnya.
*Telah disunting pada hari Kamis, 31 Maret 2016 pukul 09.39 WIB
Diliput dan ditulis oleh: Akidatul Ulfa, Nunu Nur Afifah, Husna Syafyya Aprilia, Richa Meiliyana Rachmawati
Assalamu’alaikum
Mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya yg membentuk BPPR itu KPR. Bukan BPM. Dasar pembentukan BPPR ada di juklak juknis pemira. Mangga dicermati bersama agar tidak salah persepsi. Terimakasih
mas hardika, yang membahas dan mengesahkan juklak juknis pemira sinten nggih?
Mohon dikoreksi kembali, yang betul itu jalur pemilihan jurusan, bukan HMJ. Krna selain pengurus HMJ pun bs mencalonkan diri lewat jurusan dgn rekomendasi ketua HMJ.
Sejak kapan BPM punya kabinet? Tlg belajar lagi tentang UU KBM POLINES.
Mengapa publik yang menjadi narasumber keduanya adalah mahasiswa akuntansi? Apa karna penulis berita ini dan pimpinan dimensi dr akuntansi?
#MahasiswaAntiTipuTipu
Good good good
Apanya yang good?
Benar apa kata mas joko. Mohon utk diluruskan kembali. Terimakasih
Bung joko Tidak masalah dari akuntansi bung.
Ohya kpr sdh bekerja keras. Saya diluar polines pun terlambat mngtahuinya. Tapi, internal kampus plg tdk sdh mengetahuinya terlbh yg mengikuti ormawa.
Saya cuma berasumsi kesalahannya bukan hanya berada pada kpr, tp rasa untuk berorganisasi yg kurang? Atau ketidak tertarikan?
Lalu, apa mahasiswa polines tdk pernah mndapatkan materi ke organisasian atau semacamnya, siapa yang bertanggung jawab? Apa materi yg pernah diberikan kurang cocok?
Mhn maaf, ini terlihat seperti mahasiswanya “mlempem”.
Jangan koar koar saja mengenai kebijakan a,b,c baik dr pemerintah/instansi.
Lha “situ-organssi atas nm kbm” yang menaungi seluruh mahasiswa dan ormawa sudah baik belum? Sdhkah menyelesaikan keresahan mahasiswa/ormawa yg mnjadi naungannya?
Jika blm. Mngkn ini slh satu penyebabnya.
Semalam saya jg ngobrol2 nyantai dg kpr melalui akun media sosial.
Ada BPM Jalur jurusan, independen, ukm ya? Begitu? Ya hampir sama dg thn lalu
Siapa yang memilih?
>> jalur jurusan dari jurusan masing2
>> jalur independen dan ukm : semua mahasiswa
>> presma wapresma : semua mshasiswa
Begitu kah?
Jika benar. Ya bisa dlht.
Mereka yang independen dan ukm skalanya sdh slrh mahasiswa seperti pemilihan presma berbeda dg jalur jurusan ya
Saya kok mau ketawa tapi kok ketawa saya jd tdk renyah.
Jangan melempar batu sembunyi tangan
Jangan pura pura tidak mengerti
Poin pertama,seberapa banyak pun narasumber jika dalam satu tempat yang sama (garis bawah – jurusan akutansi) biarpun diambil secara acak,maka rasanya masih berat sebelah…karena dirasa tidak netral,toh di polines ada 5 jurusan,kenapa hanya narsum dari akutansi dan sipil saja yang dimasukan dalam artikel.?
Mohon maaf anda berasal dari luar kampus polines sebelah mana ya? internal kampus sendiri punya wadah untuk mahasiswa berorganisasi atau pun bermusyawarah. sejatinya jika memang hanya ada calon tunggal untuk presma , sah saja menurut saya. Bukan masalah mahasiswa nya yg melempem atau bagaimana,hanya saja bagaimana menjalankan amanah nya…dan juga tolong jangan menerka-nerka penyebab atau apapun itu,karena itu sudah masuk dalam “urusan rumah tangga” . bijak nya tanggapi secara umum saja.
lalu meralat statement dari bung Syarif –
Siapa yang memilih?
>> jalur jurusan dari jurusan masing2
>> jalur independen dan ukm : semua mahasiswa
>> presma wapresma : semua mshasiswa
PEMIRA di polines tidak pandang bulu,semua pukul rata. Kalau sistem nya kayak yang anda sampaikan…itu salah besar 🙂 kalau seperti itu hasilnya pasti yang menang hanya akutansi dan mesin yang notabene memiliki jumlah siswa terbanyak berdasarkan program studi yang diambil jika pada point satu “>> jalur jurusan dari jurusan masing2” digunakan. Kalau pada masalah kali ini jelas akan terlihat , apakah capresma ini layak atau tidak karena hanya berasal dari elektro dan jurusan lain melihat kualitas dia cakap atau tidak untuk mengemban amanah menjadi presma.
Makanya kalau memang dari luar itu “nyuwun sewu” mas , jangan asal “njeplak” 🙂
Dan buat redaksi Dimensi…
Lain kali monggo koreksi berita secara netral dan aktual,kalau memang berita hangat disampaikan secara “hangat”…bukan sudah “dingin” baru disajikan.
jika kalian terlambat lebih 3 hari,itu sudah bukan disebut “berita hangat” yang banyak diperbincangkan tapi sudah menjadi “berita basi” yang sudah mulai dilupakan.
Sekian.
Walaikumsalam, saya pemimpin redaksi Dimensi, merasa paling bertanggungjawab thd berita ini. Menanggapi komentar maka ada tiga kesalahan yg diungkapkan oleh Hardika Priawan dan Joko. Kesalahan pertama menurut Hardika adalah BPPR bentukan dari KPR bukan BPM, kemudian kesalahan kedua menurut Joko adalah kabinet BPM, serta kesalahan ketiga masih oleh Joko adalah narasumber berasal dari jurusan Akuntansi.
Menanggapi yg pertama, itu murni kesalahan saat peliputan, kami akan mengoreksi hal tersebut dan saya menyampaikan maaf dan terima kasih atas koreksinya, Hardika.
Kemudian kesalahan kedua (menurut Joko) bahwa sejak kapan ada kabinet BPM, mohon dilihat kembali, pada berita tsb kata Kabinet BPM muncul di kalimat langsung yg diungkapkan oleh Dwi Arifin, mahasiswa jurusan Teknik Sipil, kami menulis sesuai apa yg dikatakan oleh yg bersangkutan jadi pemahaman tsb bukan berasal dari Dimensi.
Untuk yg ketiga, saya ingin bertanya pada Joko, apa bedanya suara mahasiswa jurusan Akuntansi dgn jurusan yg lain? Jika pun Pemimpin Umum Dimensi berasal dari Akuntansi, apa dampaknya bagi suara mereka? Pemilihan narasumber murni berdasarkan acak, lagipula telah ditulis di akhir berita bahwa yg menulis dan meliput berita adalah empat orang anggota Dimensi (bukan PU). Sekarang jika logika dibalik, apakah ada alasan untuk kami tidak mendengar suara mahasiswa dari jurusan Akuntansi? Di berita juga narsum ada yg berasal dari jurusan Teknik Sipil.
Saya berterima kasih atas antusiasme pembaca, semoga kita bisa saling mengoreksi diri.
Ada yg ketinggalan, masih untuk Joko, mohon dilihat kembali kalimat di paragraf kelima, disebutkan bahwa “Untuk pemilihan anggota BPM, pihak panitia membuka tiga jalur pendaftaran, yaitu jalur jurusan, jalur bidang organisasi mahasiswa (ormawa) dan jalur independen, dengan total pendaftar berjumlah 26 orang.”
Apakah ada kalimat dari berita di atas yg menyebutkan bahwa kami menyebut jalur HMJ?
sebenarnya bukan masalah ada di kpr. tapi kembali lagi pada minat setiap individu. mencalonkan diri tidak hanya sekedar maju. ada amanah yg harus dilaksanakan.
saya disini hanya berpendapat
terimakasih
Terimakasih kepada mbak intan selaku pemimpin redaksi dimensi atas klarifikasinya. Dengan ini semoga tidak ada lagi kesalahan saat peliputan maupun penulisan berita. Dan kita bisa saling mengoreksi diri. Terimakasih
Maaf geh.. saya cuma tanya untuk bahrul huda itu presma 2016 apa 2015?? Apa hp saya yg eror atau gimana mohon penjelasannya
2015-2016 mas bro
Tunggalnya maupun kurangnya calon yang berujung Aklamasi ini rasanya menimbulkan sensifitas peyelenggara,pengawas,pengontrol sosial, serta dua badan yang akan dibarukan dari Pemira. Semua pihak memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan pandangannya dan sebaliknya, bila satu terjegal yang terjegalpun bisa menjegal yang lain. Ah, rasanya kita butuh lembaga Yudikatif Independen yang tak terikat kepentingan legislatif, social control, maupun eksekutif. Meskipun simulasi, tapi kelak kan jadi cerminan yang asli.
Tunggalnya maupun kurangnya calon yang berujung Aklamasi ini rasanya menimbulkan sensifitas peyelenggara,pengawas,pengontrol sosial, serta dua badan yang akan dibarukan dari Pemira. Semua pihak memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan pandangannya dan sebaliknya, bila satu terjegal yang terjegalpun bisa menjegal yang lain. Ah, rasanya kita butuh lembaga Yudikatif Independen yang tak terikat kepentingan legislatif, social control, eksekutif, maupun pihak yang lain. Meskipun simulasi, tapi kelak kan jadi cerminan yang asli.
maaf sy hanya memberi masukan..
sy dengar katanya Dimensi mewawancarai pihak KPR tgl 18 maret ya ? dan berita ini diterbitkan tgl 29 Maret.. ?
maaf beritanya sudah tdk update lagi krn sudah ada bnyak perkembangan dri pemira itu sndiri. 🙂
yg kedua, kalau mau mencantumkan opini mahasiswa baiknya berimbang. ada yg pro dan ada yg kontra. kan ga semua mahasiswa itu kontra tuh dgn pemira. 🙂
media itu membangun opini mahasiswa. jadi harapanya lebih diperhatikan lgi kontenya. terimakasih.. sukses terus buat dimensi .. 🙂
“Pasalnya perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM), Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) dan Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis (HMAB) hanya mengirimkan dua perwakilan.”
Yang benar perwakilan HMJ apa jurusan?
Tlg konsistensinya.
Mengenai judul pemberitaan yg ada, apanya yang mau digugat? Siapa yang mau menggugat? Bagaimana caranya? Menggugat saja semua orang bisa, tapi apa tujuannya? Apa dengan penggugatan calonnya bisa nambah?
Tolong media kampus jg harus cerdas.
untuk penulis: berarti disini intinya, ketika mempulish suatu artikel entah itu baik atau tidak. harus lebih objektif dan netral, disini terlihat masih berat sebelah dan kurang objektif. o ya dikoreksi ulang dulu yaaaa biar gakpada salah paham. semoga berkenan
☺?